Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan
penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai
makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya
mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang
bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah).
Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan
penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status
sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan
sebagainya.
Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu
bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun
tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak
langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini
sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang
terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam
peristiwa politik tertentu.
Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan
masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih
khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan proses pembuatan kebijakan pemerintah,
kegiatan partai-partai politik, perilaku
aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.
Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan
ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi
dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan
menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.
Dengan mengetahui isu politik yang ada di
Indonesia, sebagai masyarakat yang aktif diharapkan ikut menanggapi bahkan andil
dalam penyelesaian permasalahan politik yang ada.
Liputan6.com, Jakarta
- Sejumlah nama tenar mulai bermunculan dan mendeklarasikan diri maju dalam
gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017. Sosok Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjadi
1 dari sekian nama yang santer akan maju dalam pilkada DKI nantinya. Bagaimana
popularitasnya?
Hasil
beberapa lembaga survei mengenai Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dihimpun
Liputan6.com, pada Senin (29/2/2016) menunjukkan, popularitas pria yang kerap
disapa Emil ini berada di bawah Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Gubernur DKI yang kerap disapa Ahok ini
memiliki popularitas tinggi dibanding nama-nama yang mulai berseliweran.
Berdasarkan
survei Centre Strategic and Internasional Studies (CSIS), tingkat popularitas
Ahok melampaui nama populer lain yang disebut-sebut akan maju dalam Pilkada DKI
2017.
"Dari
tingkat popularitas, nama Basuki Tjahaja Purnama masih belum bisa tersaingi,
Ahok tingkat popularitasnya ada pada angka 94 persen," ujar Peneliti CSIS,
Arya Fernandes, saat menyampaikan hasil survei mengenai Survei Pra Pilkada DKI
Jakarta 'Calon Independen vis a vis calon Partai' di Kantor CSIS, Jalan Tanah
Abang III, Jakarta, Senin 25 Januari 2016.
Di bawah
nama Ahok, menurut Arya, ada nama Tantowi Yahya yang tingkat popularitasnya
mencapai 81 persen dan dilanjutkan dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada
posisi 71,25 persen.
"Walaupun
dalam survei tingkat elektabilitas Ahok 45 persen, sedangkan Ridwan Kamil hanya
kisaran 15 persen, namun ada kecenderungan orang yang tidak puas dengan kinerja
pemerintahan (Ahok) akan memilih Ridwan Kamil," ujar Arya di Kantor CSIS,
Jalan Tanah Abang III, Jakarta, Senin 25 Januari 2016.
Survei
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga menunjukkan, Ahok unggul jauh
dari para bakal calon pesaingnya. Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan di
Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu 14 Oktober 2015 membeberkan, Ahok lebih
populer ketimbang calon lawan-lawannya.
Dalam
survei ini, mayoritas responden mendukung Ahok kembali memimpin DKI Jakarta.
Ahok mendapat dukungan sebesar 23,5 persen, sedangkan Ridwan Kamil 3 persen,
dan Fauzi Bowo atau Foke 2,1 persen.
Emil Paling Disuka
Walaupun
popularitasnya di bawah Ahok, Emil menjadi salah satu bakal calon gubernur yang
paling disukai. Hasil survei Cyrus
Network mengenai pilkada DKI Jakarta, Ridwan Kamil menjadi paling paling
disukai untuk menjadi pimpinan Ibu Kota. Popularitasnya melebihi Gubernur DKI
Jakarta saat ini, Ahok.
"Untuk
yang paling disukai Ridwan Kamil 72 persen, Tri Rismaharini 71 persen, baru
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama 67,2 persen," ucap Managing Director Cyrus
Network Eko David di Jakarta, Rabu 11 November 2015.
Menurut
dia, popularitas Emil dan Risma juga meningkat. Jika sebelumnya, popularitas
mereka di Jakarta hanya 73 persen dan 74 persen maka dalam survei terakhir 2
nama ini memperoleh popularitas 81 persen dan 80 persen.
Survei
Cyrus Network juga memunculkan Emil dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berpotensi
menjadi saingan terberat Ahok jika maju sebagai incumbent dalam Pilkada DKI
2017.
Direktur
Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi pada Kamis 7 Mei 2015 melihat, ada upaya
serius yang dibungkus rapi dengan sangat elegan untuk menarik perhatian publik.
Dugaan awal terlihat pada momen Konferensi Asia-Afrika (KAA) beberapa waktu
lalu di Jakarta dan Bandung.
Cyrus
Network menanyakan kepada responden tanpa memberikan pilihan nama maupun
foto/gambar tokoh. Hasilnya ada 3 nama yang mempunyai penilaian tertinggi,
yakni Ahok sebesar 96,6% disusul Risma 74,5% dan Emil 73%. Sementara sejumlah
tokoh nasional lainnya seperti Menteri Susi, Prabowo Subianto, Wagub Djarot,
Haji Lulung, Fauzi Bowo, dan lainnya tingkat popularitasnya masih di bawah 50%.
Sementara
tingkat kesukaan kesukaan terhadap ketiganya hampir seimbang. Ahok mendapat
poin 62%, sedangkan Emil 62,7% dan Risma 65,6%.
Jakarta (ANTARA News) - Hasil
survei terbari dari Sinergi Data Indonesia (SDI) menyebutkan, tingkat dukungan
publik (elektabilitas) bakal calon gubernur (cagub) DKI Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) menduduki urutan pertama dianatara 10 kandidat lain dengan perolehen
suara responden 41,0 persen.
Direktur
eksekutif SDI Barkah Patimahu didampingi pengamat politik dari IPPI Agung
Suprio mengemukakan hal tersebut kepada pers di Jakarta, Minggu dalam diskusi
tentang "Calon Independen vs Parpol"
pada Pilgub DKI Februari 2017.
Barkah
menjelaskan, elektabilitas cagub DKI berdasarkan survei SDI pada 1-12 Februari
2016, menggunakan metodologi "Multistage Random Sampling" berupa
penyebaran kuesioner dan wawancara tatap muka, dengan jumlah responden 500
orang se-DKI, serta tingkat kesalahan 4,47 persen.
Selanjutnya
urutan kedua dan seterusnya Ridwan Kamisl (12,4 persen), Tri Rismaharini (5,8
persen), Rano Karno (5,2 persen), Hidayat Nur Wahid (3,6 persen), Adhyaksa
Dault (3,4 persen), Tantowi Yahya (2,8 persen), Djarot Saiful Hidayat (2,0
persen), Sandiaga Uno (1,8 persen), Anis Matta (0,8 persen) dan rahasia/tidak
tahun 21,2 persen.
Barkah
mengatakan, beberapa alasan tingkat elektabilitas Ahok tinggi, yaitu pertama
tingkat popularitas paling tinggi yaitu mencapai 97,2 persen, kedua tingkat
kesuksesan dalam pembangunan DKI 74,2 persen, ketiga dalam pelaksanaan pemerintaan
juga dinilai baik mencapai 72,20 persen dan keempat unsur kepribadian Ahok
dilihat dari ketegasan dan kejujuran tinggi mencapai 81,0 persen.
Barkah
memprediksi, akan ada dua skenario bakal calon gubernur DKI pada pilkada
Februari 2017, pertama calon perseorangan (independen) dengan calon dari
koalisi gabungan parpol dipimpin PDIP dengan kandidat antara lain Tri Rismaharini (walikota Surabaya), Ganjar
Pranowo (gubernur Jateng) dan Sandiaga Uno (pengusaha).
Skenerio
kedua, yaitu ada tiga cagub DKI, yaitu calon perseorangan (independen), calon
yang diusung koalisi pimpinan PDIP, calon yang diusung oleh koalisi pimpinan
Gerindra.
Sementara
itu, pengamat politik dari Indonesia Public Policy Institute (IPPI) Agung
Suprio menambahkan, jika PDIP dan Gerindra mampu berkoalisi diperkirakan akan
mampu mengalahkan calon petahana pada Pilgub DKI, dengan syarat calon tersebut
mampu menampilkan visi dan misi dengan program yang bagus kepada masyarakat di
DKI, seperti meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, mengatasi kemacetan,
banjir dan infrastruktur jalan.
Pengertian tentang Polling
Pemilu
Menurut Para Ahli
1.
Menurut (Ramlan, 1992:181) Pemilu diartikan
sebagai “ mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan
kepada orang atau partai yang dipercayai.
2.
Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan,
pemilu merupakan: “Elections are the accostions when citizens choose their
officials and cecide, what they want the government to do. ng these decisions
citizens determine what rights they want to have and keep.”
3.
Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu
sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi
rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam
Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga
Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD,
yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan
politik dan jalannya pemerintahan negara”.
4.
Menurut Suryo Untoro “Bahwa Pemilihan Umum
(yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh
warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya
yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)
Pemilu
Adalah pemilihan umum.Menurut UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut
pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahassia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pengertian dalam undang – undang ini juga sama persis
dengan UU.No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
Dari pasal
1 UU.No.8 tahun 2012 dengan UU.No.15 tahun 2011 terlihat bahwa Pemilu ditujukan
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) baik provinsi dan kabupaten / kota
(berdasar angka 2 Pasal 1 UU.No.8 tahun 2012 dan UU.No.15 tahun 2011).Selain
memilih anggota legislatif seperti yang telah dipaparkan diatas, Pemilu juga
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden .Berkenaan dengan hal tersebut maka
diatur dalam UU.No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden.
Bila kita
amati pengaturan mengenai Pemilu tidak hanya diatur dalam satu undang – undang
saja, sehingga muncullah pemikiran sebenrnya apakah hakikat dari pemilu sampai
diatur dalam beberapa kebijakan ?
Didepan
telah disinggung pengertian Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Kedaulatan
berarti kekuasaan tertinggi atau mutlak. Bila digabung dengan kata rakyat maka
kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk
menentukan roda pemerintahan melalui suaranya dalam Pemilu.Berdasar UU.No.8
tahun 2012 dan UU.No.15 tahun 2011 Pemilu tidak hanya ditujukan untuk memilih badan legeslatif saja
tetapi untuk memilih esekutif juga.Kedua lembaga tersebut merupakan 2 dari beberapa lembaga tinggi yang ada di
Indonesai. Dengan demikian jelaslah bahwa masa depan Indonesia berada di tangan
rakyat sendiri karena lembaga – lembaga tinggi tersebut dipilih oleh rakyat.
Sehingga muncullah konsep bahwa pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.Karena
sesungguhnya orang – orang yang duduk dalam lembaga tinggi tersebut juga
berasal dari rakyat. Hal ini tentu juga sesuai dengan konsep negara demokratis.
Karena Pemilu
menentuka masa depan suatu bangsa maka dalam pelaksanaanya juga terdapat asas –
asas yang memuat prinsip pemilu. Asas ini meliputi langsung, umum, bebas,
rahasia jujur, dan adil (terdapat dalam pasal 2 UU .No.8 tahun 2012 dan
UU.No.15 tahun 2011). Meski dasar – dasar pelaksanna Pemilu terdapat dama
undang – undang namun dalam prakteknya masih banyak terjadi penyimpangan,
misalnya suap bagi para calon pemilih.
Analasis
yang dapat saya sampaikan siapapun orang yang akan kita pilih sebagai gubernur
pun harus tetep kita hormati dan percaya akan kinerja dan potensi untuk
membangun Jakarta atau Indonesia lebih baik.
Poling dari
masyarakat yang paling berpengaruh dengan ada nya pemilihan gubernur sendiri,
dengan adanya pemilihan pun masyarakat dapat memilih sesuai keinginannnya
dengan cara melihat dari sisi baiknya atau kinerja terdahulunya. Memilih pun
harus dengan teliti dan bijaksana bukan karena hal mengikuti orang lain, tetapi
percaya akan hal membangun Jakarta lebih baik.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar